Grafiknews.com, Tanggamus – Peserta kegiatan pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTA) Kekerasaan Terhadap Anak (KTA) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tahun 2024, pertanyakan dana transport mereka yang tak kunjung cair.
Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PPPA, Dalduk dan KB Tanggamus, pada 11 Juli 2024 lalu menuai protes dari peserta. Pasalnya dana transport mereka sampai saat ini belum terbayarkan.
Menurut salah satu peserta yang namanya dirahasiakan, kegiatan itu dilaksanakan selama satu hari, namun pada absen yang mereka tandatangani rangkap tiga itu tertera jumlah dana 100 ribu disetiap rangkapnya. Yang artinya menurut mereka kegiatan itu dihitung selama tiga hari kegiatan.
Dijelaskannya, kegiatan pelatihan tersebut di ikuti sekitar 80 peserta, dari berbagai latar belakang diantaranya, para guru, kader dan kepala pekon. Usai kegiatan semua peserta diminta untuk menyerahkan nomor rekening bank lampung dan ktp, sebagai sarat untuk pencairannya, namun sudah berjalan 3 bulan lebih hak mereka belum juga diterima.
“Saya berharap agar penyelengara kegiatan segera memenuhi dan memberikan hak kami. Semua persaratan yang diminta sudah kami penuhi, Jelasnya.
Sementara itu, Oktiana, Kabid Pemberdyaan Perempuan dan Anak. D PPPA, Dalduk dan KB Tanggamus mengatakan, kegiatan tersebut teknisnya ada di UPTD, namun yang saya tahu dana itu memang belum cair, mengingat saat ini ada peraturan baru setiap ada kegiatan dana transpor itu langsung dikirim kerekening masing-masing peserta.
“Dana itu nantinya di transfer ke rekening dinas, kemudian di transfer ke rekening masing-masing peserta. Aturan itu berlaku disemua OPD meski nilainya hanya 75 ribu, ” Jelas Oktiana.
Hal senada juga disampaikan KUPTD PPA, Selfiana Marita, menurut dia kegiatan tersebut diikuti 80 peserta, ada dari SMAN 2 dan SMA Muhammadiyah Kotaagung, PBATM satu wadah, PBATM pekon yang banyak kasus dan tidak masuk dalam wadah tersebut.
Kegiatan itu dilaksanakan satu hari dengan biaya transport Rp 150 ribu dipotong pajak sesuai dengan Dokumen Pelaksana Angaran (DPA) dan memang belum dicairkan, masih dalam proses, imbuhnya.
Dirinya berujar kalau dia banyak di telpon peserta dan menanyakan hal tersebut, artinya mereka tahu kalau dana itu belum cair. Menurutnya SPJ sudah naik ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan menungu dana GU DAK cair, demikian jelasnya.
