Grafiknews.com, Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan kritik terhadap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung terkait penanganan sungai yang dinilai lamban dan berpotensi menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Bandar Lampung, Senin (9/3/2026).
Hal tersebut disampaikan Eva Dwiana dalam rapat koordinasi penanganan sungai yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung.
Rapat tersebut juga dihadiri Anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, perwakilan BBWS Mesuji–Sekampung, serta sejumlah instansi terkait seperti Bappeda, BPBD, dan PSDA.
Dalam forum tersebut, Eva menegaskan bahwa pengelolaan sungai, kali, dan jaringan irigasi bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di bawah tanggung jawab BBWS.
“Yang namanya sungai, kali, dan irigasi di kota maupun kabupaten itu bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan Balai,” tegasnya.
Eva mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali mendatangi kantor BBWS untuk membahas persoalan tersebut. Namun hingga kini, menurutnya, penanganan terhadap sejumlah sungai yang berpotensi memicu banjir belum dilakukan secara maksimal.
“Saya sudah beberapa kali datang langsung ke Balai. Bahkan sebulan atau dua bulan lalu saya juga bertemu dengan Kepala Balainya,” ujarnya.
Ia bahkan menyatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung siap membantu dari sisi pembiayaan apabila diperlukan agar penanganan sungai dapat segera dilakukan.
“Saya pernah bilang, kami siap menyiapkan dananya, tapi tolong dibantu. Karena yang tahu kondisi sungai itu Balai,” katanya.
Soroti Penanganan Banjir dan Koordinasi Antar Pihak
Dalam kesempatan itu, Eva juga menyinggung keberadaan rumah warga di bantaran sungai yang menurutnya telah banyak ditertibkan oleh pemerintah kota. Ia menilai persoalan banjir tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Kota Bandar Lampung, mengingat sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung juga mengalami persoalan serupa.
“Kenapa cuma satu daerah yang disudutkan? Harusnya semua duduk bersama karena ini bukan hanya masalah satu daerah,” ujarnya.
Eva juga menyoroti minimnya kehadiran pihak BBWS di lapangan saat terjadi banjir. Ia mencontohkan kejadian di kawasan Rajabasa yang merupakan jalan nasional.
“Pernah malam-malam datang, tapi hanya duduk diam. Ketika saya tanya solusinya bagaimana, mereka bilang tidak bisa bicara apa-apa,” katanya.
Meski demikian, Eva menegaskan Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap bekerja maksimal dalam menangani dampak banjir dengan mengerahkan satuan tugas dari berbagai organisasi perangkat daerah.
“Kita punya satgas dari Lingkungan Hidup, Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan PU. Semua turun ke lapangan siang dan malam,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa banjir tidak sepenuhnya dapat disalahkan kepada pemerintah daerah, karena salah satu faktor pemicunya adalah curah hujan yang tinggi.
“Hujan itu dari Tuhan. Masa kita yang disalahkan karena hujan turun,” katanya.
Meski demikian, Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir serta terus berupaya menangani persoalan sampah yang kerap disebut sebagai salah satu penyebab banjir.
Eva berharap penanganan banjir di Provinsi Lampung dapat dilakukan secara bersama oleh seluruh pihak tanpa saling menyalahkan.
“Kita harus sama-sama guyub. Kalau semua bekerja sama, insyaallah masalah banjir bisa diselesaikan bersama,” pungkasnya.
