Bandar Lampung – Anggota DPRD Lampung Fraksi Partai Gerindra, Wahrul Fauzi Silalahi, menyoroti kondisi hutan di Provinsi Lampung saat ini tidak baik-baik saja. Ia menyebut berbagai persoalan masih terjadi di lapangan.
Menurutnya, penebangan liar, pembakaran hutan, serta keberadaan HGU perusahaan yang tidak sesuai fungsi masih ditemukan di sejumlah wilayah. Kondisi ini berdampak pada keseimbangan lingkungan dan ruang hidup masyarakat sekitar kawasan hutan.
Skema perhutanan sosial dinilai belum merata di seluruh daerah. Ia mencatat Lampung Barat, Panggamus, Pesawaran, dan Lampung Selatan sudah mendapat izin, sementara wilayah Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji masih minim akses lahan.
“Kondisi hutan di Provinsi Lampung hari ini tidak baik-baik saja, masih ada penebangan liar, pembakaran, serta HGU yang tidak sesuai fungsi.” ucap Fahrul, Kamis, 22 Januari 2026.
Wahrul mengatakan pihaknya telah mendorong Gubernur Lampung untuk mempercepat akses masyarakat terhadap kelompok perhutanan sosial. Langkah ini diharapkan membuka pemerataan pengelolaan lahan bagi warga sekitar hutan.
Ia menilai kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan juga masih perlu diperkuat. Aksi penanaman dan gerakan pelestarian dari berbagai lapisan masyarakat didorong agar berjalan konsisten.
Wahrul menambahkan pemerintah pusat kini menunjukkan keseriusan menjaga kawasan hutan melalui pencabutan sejumlah izin IUP dan HGU. Ia berharap semangat nasional ini disambut kompak oleh pemerintah daerah dan masyarakat demi kelestarian hutan Lampung ke depan.
