Grafiknews.com, Lampung Selatan – Kritik yang dilayangkan oleh sejumlah organisasi dari luar daerah terhadap Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) menuai respons tegas dari elemen masyarakat lokal. Mereka menilai kritik tersebut tidak berdasar dan justru berpotensi menyesatkan opini publik serta mengganggu stabilitas pembangunan daerah.
Wakil Ketua Aliansi Kearifan Lokal Lampung (AKLI), Marno, menegaskan bahwa banyak pernyataan yang disampaikan oleh pihak luar tidak disertai dengan data dan fakta yang akurat.
“Kritik itu sah-sah saja, tapi harus berdasarkan data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya menyebar opini pribadi dan asumsi liar tanpa indikator yang jelas,” ujar Marno, Jumat (25/7/2025).
Ia menambahkan, penyebaran informasi yang tidak valid dapat merusak semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Lamsel. Marno pun mengimbau masyarakat agar tetap solid dan fokus pada percepatan pembangunan yang tengah dijalankan oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama.
“Kalau memang ada koreksi, fokuslah dulu ke daerah sendiri. Jangan terlihat seperti mencari panggung dengan membesar-besarkan isu luar. Jangan sampai orang luar seenaknya ‘mengobok-obok’ rumah kita sendiri,” tegasnya.
Terkait tudingan soal dugaan pengondisian proyek lelang, Marno membantah keras. Ia menjelaskan bahwa proses pengadaan di Lampung Selatan berjalan transparan, dengan partisipasi terbuka dari banyak pihak.
“Bagaimana bisa disebut dikondisikan, kalau nyatanya peserta lelang ada 15 hingga 20 perusahaan, dan pemenangnya pun variatif. Jangan sampai karena tidak mendapat proyek, lantas seenaknya menuduh,” jelasnya.
Marno menutup pernyataannya dengan menyerukan semangat kolaborasi dan pembangunan. Ia menekankan bahwa Bupati Lamsel sangat terbuka terhadap kritik yang membangun, namun tidak untuk tuduhan tak berdasar yang berpotensi mencemarkan nama baik.
“Mari kita prioritaskan kerja nyata, bukan gaduh tanpa solusi,” pungkasnya.
Respons Tegas Warga Lamsel: Kritik dari Luar Daerah Jangan Asbun dan Tanpa Data!
