Grafiknews.com, Bandar Lampung —— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara daring pada Senin (21/10/2024). Dalam rapat tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung, Zainal Abidin, hadir di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa pada minggu ketiga Oktober 2024, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan. Jumlah wilayah dengan kenaikan IPH juga meningkat dibandingkan minggu sebelumnya.
Terkait kenaikan IPH beras di beberapa wilayah pada minggu kedua Oktober 2024, Rini Andrida, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, menjelaskan bahwa cuaca buruk menjadi penyebab utama turunnya produksi beras, yang kemudian berdampak pada berkurangnya pasokan dan sulitnya distribusi akibat infrastruktur yang kurang memadai.
Untuk mengatasi masalah ini, BULOG telah melakukan berbagai langkah antisipatif, seperti menambah pasokan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), memperluas jaringan pengecer, mengoptimalkan penyaluran beras melalui pasar tradisional dan ritel modern, serta melaksanakan pasar murah secara tepat sasaran. Selain itu, percepatan penyaluran Bantuan Pangan alokasi Agustus dan Oktober juga dilakukan.
Dalam upaya stabilisasi harga, BAPANAS (Badan Pangan Nasional) yang diwakili oleh Plt. Sestama, Sarwo Edhy, meminta pemerintah daerah untuk aktif mengidentifikasi potensi over supply dan memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium. Ia juga mengimbau agar kepala daerah di tingkat kabupaten/kota menginisiasi rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan, yang kemudian dapat ditingkatkan ke level provinsi untuk kerja sama antarwilayah.
Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya pengawasan harga di lapangan oleh kepala daerah guna mencegah lonjakan harga yang tak terkendali. “Cek kembali harga-harga di lapangan, jangan sampai kendor. Antisipasi agar harga-harga ini tidak meningkat,” ujar Tomsi Tohir.
