Grafiknews.cim, Bandar Lampung– Bapemperda DPRD Provinsi Lampung menyoroti hilangnya program hunian hijau masyarakat (H2MI) dalam RAPBD 3025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) provinsi Lampung.
Hal tersebut di sampaikan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung Jauharoh Hadat dalam rapat paripurna Pembicaraan tingkat II, di DPRD setempat, Jum’at (30/8/3024).
Menurut Jauharoh, program H2M sangat bagus dan banyak manfaat bagi masyarakat banyak, yakin dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mengurangi kawasan kawasan kumuh.
“Pada RAPBD tahun Murni tahun 2024, Dinas PKPCK ini mendapat pagu anggaran sebesar, Rp.344.736.627.204.55, meski angka ini menurun menjadi Rp 181.978.752.874.83 pada RAPBD tahun 2025,” jelasnya.
Lalu, pada bidang persampahan, Dinas PKPCK baru terjadi sebaya penganggaran untuk penyusunan rencana kebijakan strategis dan tehnis pengelolaan persampahan.
“Dinas PKPCK sama sekali tidak ada sistem pengelolaan persampahan regional, padahal Iki selalu terus menjadi permasalahan dan kian meningkat setiap tahun,” tegasnya.
Dinas PKPCK harus segera mempercepat langkah koordinasi persampahan regional di Provinsi Lampung, tandasnya(*)
