Grafiknews.com, Bandar Lampung- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyoroti permasalahan angka kemiskinan di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, pada pemandangan umum Fraksi PAN dalam Nota Kesepakatan Rakerda anggaran tahun 2025, Selasa (27/8/2024).
Predikat sebagai salah satu Provinsi Termiskin di Sumatera merupakan kondisi objektif yang harus kita hadapi dan harus benar benar mendapatkan perhatian dari kita semua untuk secara bijak dan cerdas mencari solusi pengentasannya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2025 yang disusun dengan mengusung tema Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia merupakan cerminan semangat Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pengentasan masalah kemiskinan yang tengah dihadapi.
Kemiskinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pola pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.Ia akan hadir dengan kuantitas yang luar biasa besarnya seiring dengan tidak meratanya pembangunan.
Kemiskinan juga tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak/kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan sarana aktualisasi diri.
Kemiskinan di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Fraksi PAN menilai bahwa 7 (tujuh) program prioritas yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam RKPD Provinsi Lampung tahun 2025 merupakan wujud kesungguhan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Lampung, sehingga menjadi keharusan bagi kita semua untuk sepenuhnya mendukung terlaksananya program program tersebut dengan mendorong kegiatan kegiatan riil yang berorientasi pada cita cita pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung.(*)
