Grafiknews.com, Bandar Lampung -Puluhan guru SMA/SMK Se-Lampung yang mewakili ribuan guru sebanyak 1007 yang telah diterima sebagai calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menggeruduk kantor DPRD Lampung. Sebab sebagian besar dari mereka belum mendapatkan penempatan mengajar dan gaji atau hak mereka.Guru itu mengadu karena mereka sudah lulus passing grade (PG) PPPK, tetapi belum mendapatkan penempatan tugas.
DPRD merasa prihatin kepada guru yang saat ini belum menerima haknya, kurang lebih perkiraan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 68 miliar. Demikian ini disampaikan oleh Deni Ribowo.
“Kita mengingatkan bahwa, kami (DPRD) dan pak Sekda, bisa duduk sekarang adalah karena bagian dari guru semua,” kata Deni di ruang rapat komisi , Senin (3/4/2023)
Juru bicara guru perwakilan PPPK, Rahmadi Angkasa, mengatakan bahwa kedatangan kesini DPRD Provinsi Lampung banyak yang belum mendapatkan penempatan. Lanjut Rahmadi, PPPK tahun 2021 yang sudah mendapatkan penempatan 442 yang belum mendapatkan penempatan 1007 dari swasta 628 negeri 376 PPG ada 3
“Kami bisa diakomodir untuk tahun 2023 ini bisa diakomodir sebagai ASN PPPK,”
kami juga mendapatkan informasi dari Pemda Jawa Barat bahwa batas akhir pengusulan sampai 6 April dan ada juga yang menyatakan 30 April. kami berharap ini Pemda segera meniaklanjuti,” kata guru yang mengajar 20 tahun di SMK Utama tersebut.
Ketua Komisi V Yanuar Irawan mengaku bahwa guru yang hadir di DPRD kni sudah lulus passing grade namun belum mendapatkan penempatan. *&0
“Kita menanyakan ke Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekda Provinsi Fahrizal Darminto memungkinan tidak mereka bisa mendapatkan haknya yang diperkirakan sebesar Rp68 miliar ini,” demikian kata Yanuar. (*)!
